LAPORAN 19 Agustus 2011 part 2

LAPORAN PENUGASAN

Rubrik            :           Simpul Utama

Masalah          :          E-KTP Solusi Semua Masalah?

Angle              :           Bagaimana Pemerintah merealisasikan E-KTP

Narasumber   :           Martin Manurung

Oleh                :           Winda Destiana

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP menjadi program nasional Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2010 program ini dicanangkan dan akhir 2012 diharapkan E-KTP dapat mulai berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Namun, hingga menjelang paruh tahun 2011, target tersebut tampaknya sulit direalisasikan.

Target Kementerian Dalam Negeri adalah pada akhir tahun 2011 nanti pelaksanaan KTP elektronik akan selesai di 197 kabupaten dan kota. Dari total 526 kabupaten dan kota di Indonesia, E-KTP akan diterapkan di 329 kabupaten dan kota pada tahun depan. Upaya pemberantasan teroris, pelacakan TKI illegal, hingga kasus-kasus penjualan manusia akan lebih mudah tertangani pihak berwajib. Kepastian data juga memudahkan program nasional lainnya. Kalangan keluarga kurang mampu, misalnya, akan memperoleh kepastian untuk mendapatkan kartu keluarga miskin yang bermanfaat untuk memperoleh layanan kesehatan gratis.

Bagaimana Pemerintah merealisasikan E-KTP ini? Berikut pendapat yang dikemukakan oleh Martin Manurung, Ketua Umum dari Garda Pemuda Nasdem. Ditemui di Monolog Café, Plaza Senayan, Jum’at 19 Agustus 2011. Berikut petikan wawancaranya:

Apakah E-KTP ini penting diterapkan di Indonesia?

Ya harus, malah sudah terlambat!

Apa kelebihannya dibanding dengan sistem pembuatan KTP yang sudah berjalan?

Jadi gini, sebenarnya itu kan dalam satu kesatuan ya. Satu kesatuan sistem administrasi kependudukan yang dibilang adminduk itu loh. Kalau hanya KTP nya saja yang dibuat elektronik itu mah anak kecil juga bisa. Siapapun juga bisa. E-KTP dalam sistem adminduk itu bisa disebut juga single identity number. Nomor induk kependudukan yang berlaku Cuma satu. Jadi tiap warga negara itu punya satu nomor kependudukan yang berlaku untuk semua hal. Warga Negara Indonesia itu dari mulai lahir sampai mati punya 17 nomor, itu paling sedikit. Mulai dari akta kelahiran, KTP, SIM, akta kawin, saya lupa urutan-urutannya apa, lalu sampai akta kematian. Ini membuktikan sistem yang sangat tidak efisien. Satu manusia dengan nomor yang sebegitu banyaknya sebagai warga negara. Ribet! Kedua, sistem yang seperti ini sangat rapuh. Kenapa? Karena tidak ada keserasian antar instansi. Jadi KTP saja tidak ada sistem database nasionalnya. Makanya itu, orang bisa punya lebih dari satu KTP. Ini juga bisa menyalahgunakan paspor. Saya rasa, para buronan-buronan negara sebenarnya mungkin bukan paspor palsu, tetapi asli, yang dibuat dengan KTP palsu. Ini baru soal keimigrasian, belum soal penggelapan pajak. Belum lagi soal politik pemilu. Nah semua permasalahan ini kalau tidak segera dibuat identitas tunggal ya muter-muter aja kita nanti. Setiap Pemilu, ya masalah lagi di DPR, masalah di DPT, dibilang curang dsb. Karna kita semua tidak pernah tau, benar atau tidak jumlah pemilih. Jumlah total penduduk Indonesia pun kita tidak pernah tau. Karena kita tidak pernah bereskan administrasi kependudukan. Nah makanya, E-KTP itu menurut saya sudah terlambat. Harus segera dilaksanakan. Amanat undang-undang itu!

Selain itu, bukan hanya sistem kependudukan yang menjadi jelas. Banyak keuntungan yang bisa didapat. Orang tidak lagi bisa nilep-nilep pajak, hanya punya satu nomor setiap orang dan itu geometrik. Jadi, kalau sudah dapat nomor induk kependudukan, maka sidik jari ada disana. Selain untuk menyelamatkan keuangan negara, pajak dan sebagainya, tertib hukum, juga menghemat anggaran pemilu. Asal jangan sampai sistem ini dimain-mainkan, dijadikan proyek oleh orang-orang yang tidak setuju dengan sistem ini.

Siapa negara luar yang sudah menerapkan sistem ini?

Banyak ya, selain Jerman, ada Singapur, ada Amerika, walau tidak sepenuhnya single identity, juga China.

Apakah dipungut biaya dalam pembuatan E-KTP ini?

Tidak boleh dong! Itu kewajiban negara mendata kita kok. Kebutuhan negara, bukan kebutuhan warga negara untuk punya itu. Hak warga negara. Ada satu hal lagi, satu lagi yang bisa kita terapkan dengan sangat gampang kalau kita punya single identity number, yaitu Jaminan Sosial. Sekarang ini kenapa jaminan sosial rumit, seakan-akan tersendat-sendat terus, karna apa? Karna tidak ada yang bisa perkirakan berapa dana yang akan dikeluarkan negara untuk jaminan sosial ini.

Seberapa efektif E-KTP jika sudah diterapkan? Serta berapa lama masa berlaku E-KTP bagi seorang penduduk untuk dapat diperpanjang kembali?

Nah makanya gini, kita tidak hanya melihat mengubah KTP dari manual ke elektronik. Seharusnya Jakarta itu sudah E-KTP dong! Kalau sistem ini sudah berlaku, menurut saya lebih mudah untuk perpanjang segala macam. Itu sih soal teknisnya saja. Perpanjangan juga mungkin untuk checking saja. Artinya apakah penduduk tersebut masih bermukim di Jakarta atau tidak. Kalau ini juga dijadikan sistem kependudukan nasional, yah al-hal yang sangat merepotkan sudah tidak perlu lagi. Identitas ganda sudah tidak mungkin lagi.

Apakah penunjukan Jakarta sebagai kota kedua yang menerapkan E-KTP terkait dengan pemilukada 2012 mendatang?

Oh pastinya dong terkait. Jangankan Pemilukada, Pemilu Nasional pun penting. Sampai sekarang kekacauan di DPT 2009 kan tidak bisa diketahui. Nah kalau kita mau bener, pemilu ke depan tidak lagi rebut, tidak lagi dituduh curang, ya ini harus segera diberesin. Mumpung masih 2011 kan.

Kurangnya SDM yang berkompeten disinyalir menjadi kendala dalam pengiriman atau pengoperasian sistim ini, apakah benar?

Bukan! Bukan karna SDM!di Indonesia ini SDM nya pinter-pinter, yakin saya! Tidak soal itu. Sebenarnya penerapan sistim single identity number  itu tidak terlalu susah. Tidak perlu orang jenius kok. Persoalannya adalah, orang-orang yang merasa kepentingannya diganggu, orang-orang yang ingin bermain dengan uang negara, nah mereka lah yang tidak menginginkan sistim ini berjalan. Merekalah yang menghambat pengoperasian sistim ini.

Selain kelebihan, adakah Anda melihat kekurangan dari sistim ini?

Apapun kelemahannya, pasti lebih menguntungkan dari sistem sebelumnya. Saya sih belum lihat ada kelemahan, tetapi jika memang ada, pasti masih lebih bagus dari yang sekarang berlaku. Kelemahannya mungkin untuk para koruptor. Satu lagi ya, negara kita ini lucu. Aparatur negaranya ada dimana-mana tapi sosialisasinya susah. Persoalan ini jangan hanya di teknis, tetapi mau atau tidaknya. Kalau mau kan beres, jangan setengah-setengah. Kita lihat sekarang banyak iklan di televisi, radio, billboard di sepanjang jalan ibu kota, pejabat pada nampang, mau KTT Asean juga segala nampang. Nah berapa biaya yang dikeluarkan untuk iklan tersebut? Lebih baik uangnya dikumpulkan untuk sosialisasi.