LAPORAN 06 Juli 2011 part 2

Dampak Perampingan Pegawai Negeri Sipil

Belum lama ini pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo berkeinginan untuk melakukan perampingan pegawai. Hal itu mengingat beban anggaran yang terlalu besar untuk menggaji pegawai negeri. Kementerian keuangan sendiri telah memulai kebijakan zero growth jumlah pegawai. Selain membatasi rekrutmen baru, Menteri Agus menawarkan pegawai yang memasuki usia 50-55 tahun untuk mengajukan pensiun dini. Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada mereka. Sebetulnya pemerintah sejak 2006 telah menghentikan penerimaan pegawai honorer, namun sejumlah daerah masih ada yang melakukannya.

Bagaimana tanggapan Martin Manurung, wakil Sekjen Perekonomian dan Sumber Daya Nasional dari Nasional Demokrat menanggapi wacana ini? Berikut petikan wawancara dengan beliau di kantornya yang terletak di Jalan. R.P. Soeroso No. 46 Gondangdia Lama Jakarta, Rabu 06 Juli 2011.

Bagaimana menurut Anda, keseriusan pemerintah untuk melakukan perampingan PNS ini?

Menurut saya gini, perampingan PNS memang hal yang perlu dan penting. Tetapi tidak cukup kalau itu dalam konteks kita mereformasi birokrasi. Karena sebenarnya jumlah penduduk yang dilayani mencapai dua ratus tiga puluh juta. Ya wajar saja kalau birokrasi kita itu harus memiliki personel yang banyak. Tetapi persoalannya, sekarang sistem management yang dinamakan Pegawai Negeri Sipil itu ya harus dibenahi. Karena persoalan ini yang jauh lebih rumit dibandingkan sekedar mengurangi jumlah pagawainya tersebut. Masalah-masalah otonomi daerah kan juga banyak yang harus diselesaikan. Lalu birokrasi juga jangan dilihat dari sisi efisiensi tetapi juga efektifitas. Nah, benarkah masalah utamanya itu semata-mata karena jumlah PNS yang banyak atau produktifitasnya yang kecil? Inilah yang harus diperbaiki! Kemudian, bagaimana membenahi fungsi dari birokrasi negara? Kenapa ini penting? Karena saat ini kita belum ada pemisahan yang tegas antara pegawai negara dengan pegawai pemerintahan. Kalau dia pegawai negara, itu ada konsekuensinya. Bahwa birokrasi yang independen, birokrasi yang bekerja siapapun pemerintahnya. Masalah perampingan ini apakah saya setuju atau tidak, jawabannya adalah setuju saja. Kalau memang ini dilaksanakan pada satu sistem yang menyeluruh pembenahannya. Setelah dipetakan masalahnya apa saja, lalu pembenahan birokrasinya seperti apa, bagaimana meningkatkan pendapatan, dan pembenahan sistem supaya pendapatan yang mereka terima itu benar-benar sampai. Jadi tidak harus korupsi.

Memang, beban pemerintah untuk menggaji PNS itu berapa sih?

Untuk saat ini, biaya rutin yang dikeluarkan itu bisa mencapai 70 persen. Betul sekali ada beban yang tinggi disitu. Tetapi persoalannya juga bukan hanya itu saja. Kalau hanya pengurangan jumlah pegawai tanpa ada pembenahan yang sistemik pada birokrasi kita ya sama saja bohong!

Dampak dari pemangkasan ini menurut Anda seperti apa?

Ya kalau tidak diletakkan dalam satu pembenahan menyeluruh yang bersifat sistemik jadi bisa meningkatkan pengangguran, terbengkalainya program-program kerja yang direncanakan pemerintah, dan sebagainya lah! Karena apa? Yang berkurang itu hanya orang-orangnya saja, tetapi kinerjanya bisa jadi tidak ada perubahan. Malah menjadi lebih buruk dan menambah masalah kan?!

Apakah kebijakan ini mengancam popularitas SBY?

Menurut saya, popularitas itu dampak dari satu kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Kalau pertanyaannya apakah berdampak, ya mungkin saja.

Apa saja yang harus dipersiapkan pemerintah agar program ini bisa berjalan dengan semestinya?

Jumlah, kuantitas dari sistem organisasi, dari sisi leadership, dari sisi sikap mental atau attitude harus dibenahi. Saya rasa, kalau semua faktor tersebut berjalan, pastilah program ini akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.